K/L dan Pemda Dilarang Buat Aplikasi Baru, Menteri PANRB: Rakyat Bukan Dilayani tetapi Semakin Bingung

JAKARTA, vozpublica.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk pemerintah daerah (pemda), membuat aplikasi baru. Alih-alih melayani masyarakat, ribuan aplikasi justru membingungkan.

Pernyataan ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas dalam Forum Digital BUMN Summit 2024, Kamis (26/9/2024).

Baca Juga

64 Persen Perusahaan di Asia Tenggara Sudah Adopsi AI, Berpotensi Sumbang USD1 Triliun ke PDB

Menurutnya, Jokowi meminta agar K/L dan pemda tidak membuat aplikasi baru, lantaran banyaknya aplikasi membuat bingung masyarakat sehingga pelayanan menjadi tidak efektif.

“Sekarang arahan Presiden tidak boleh lagi membuat aplikasi baru karena ternyata semakin membuat aplikasi baru, rakyat bukan dilayani, tetapi rakyat justru semakin bingung,” ujar Anas.

Anas menambahkan, setidaknya ada 27.000 aplikasi yang tersebar di K/L hingga pemda. Perkaranya, platform tersebut tidak terintegrasi atau kerja sendiri-sendiri. Nahasnya, ribuan aplikasi menelan anggaran negara hingga Rp6,2 triliun.