Kepala LKPP Bertemu Pengusaha Zhejiang, Bahas Kebijakan Pengadaan Publik

JAKARTA, vozpublica.id - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menerima pengusaha dari Zhejiang, China, untuk membahas kebijakan pengadaan publik di Indonesia. Pertemuan yang berlangsung pada Rabu (5/6/2024) ini diharapkan dapat membuka peluang investasi dan menarik minat investor asing untuk berpartisipasi dalam proyek pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Hendi menyatakan komitmen pemerintah Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor asing. 

Baca Juga

Disebut Salah Baca Data Harga LPG 3 Kg, Begini Respons Menkeu Purbaya

“Pemerintah telah mengkaji kebijakan seiring dengan terbukanya akses pasar bagi para investor asing,” ujar Hendi dalam keterangannya.

Hendi menambahkan, terdapat ketentuan umum partisipasi bagi pemasok asing, yaitu jika belum ada pelaku usaha nasional yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut, tidak tersedianya barang/jasa yang dibutuhkan di pasar dalam negeri, dan kurangnya persaingan di pasar domestik.

Baca Juga

LKPP: Transformasi Digital Pengadaan Fokus Utama dari RUU PBJ

Hendi menjelaskan dua skema utama bagi investor asing yang ingin terlibat dalam proyek pengadaan barang/jasa di Indonesia. Pertama, terlibat secara langsung dalam pengadaan pemerintah Indonesia melalui kolaborasi dan investasi dengan perusahaan dalam negeri, mengingat ketentuan impor barang/jasa dibatasi sebesar 5 persen dan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar 95 persen.