Dirut Bio Farma: Makin Banyak Suplai Dalam Negeri, Harga PCR Mungkin Bisa Turun Lagi

JAKARTA, vozpublica.id - Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir megatakan, faktor model bisnis perusahaan farmasi hingga suplai dalam negeri mempengaruhi harga tes PCR. Semakin tinggi suplai dan perubahan model bisnis, maka dimungkunkan terjadinya penurunan biaya PCR. 

Adapun harga tertinggi tes PCR saat ini sebesar Rp275.000 untuk Pulau Jawa-Bali dan Rp300.000 di luar Jawa-Bali.

Baca Juga

Pertamina Sebut Kandungan Etanol dalam Base Fuel Lazim di Perusahaan Migas

"Kami berkeyakinan semakin banyak suplai dalam negeri, mungkin harga ini bisa kita turunkan hingga level tertentu dan juga adanya bisnis model yang berkembang sekarang antara kolaborasi pemilik mesin sendiri dan pemilik reagen sendiri mungkin bisa menekan harga sampai ke level tertentu," kata Honesti dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR, Selasa (9/11/2021).

Bio Farma merupakan salah satu perusahaan milik negara yang ikut memproduksi reagen PCR. Perseroan sudah mengantongi tiga produk alat diagnosa Covid-19 tersebut, yakni BioVTM, PCR Singleplex (Biocav), dan BioSaliva. 

Baca Juga

Tes PCR Express Dibanderol Rp990.000 Diminati Masyarakat, Ini Alasannya

Saat ini, kapasitas eksisting BioVTM 300.000 tube per bulan. Sementara kapasitas ekspansi sebanyak 600.000 tube per bulan. Untuk, eksisting produk Biocav mencapai 2,4 juta tes per bulan dengan kapasitas ekspansi mencapai 5 juta tes per bulan. Sedangkan kapasitas eksisting BioSaliva 40.000 kit per bulan dengan kapasitas ekspansi 100 ribu kit per bulannya. 

Honesti juga menilai, mekanisme harga tertinggi PCR sama dengan harga tertinggi eceran sejumlah obat-obatan yang dipasarkan di klinik atau layanan kesehatan resmi. 

Baca Juga

Ini 3 Hal yang Menyebabkan Harga Tes RT-PCR Masih Mahal

"Dan menurut kami, model sekarang yang ditetapkan pemerintah untuk menetapkan harga tertinggi dari reagen ini sangat membantu membuat harga pengetesan bisa didapat oleh masyarakat, persis seperti pada farmasi obat-obatan. Itu juga semacam harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, tidak murni melewati syarat mekanisme pasar," tuturnya.

Editor: Jujuk Ernawati