Cegah Bahaya Paparan, Pemerintah Revisi Aturan soal Timbal

JAKARTA, vozpublica.id - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah merevisi aturan terkait timbal. Hal ini mengingat bahaya paparan timbal pada manusia.

Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun, untuk memasukan timbal sebagai Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari kategori dapat digunakan menjadi terbatas dimanfaatkan. 

Baca Juga

Bukan Sekadar Warisan Budaya, Menperin: Batik Bisa Jadi Kekuatan Ekonomi RI

“Kami sedang lakukan revisi bersama Kemenperin untuk mencoba menaikan kategori timbal yang tadinya sebagai B3 yang dapat digunakan, menjadi kategori yang terbatas dimanfaatkan," tutur Kepala Subdit Penetapan B3 KLHK Yunik Kuncaraning di Seminar Nasional Indonesia Bebas Timbal Menuju Masa Depan Lebih Hijau: Mengenal dan Mendukung Produk Non-Timbal untuk Keberlanjutan Lingkungan dan Kesehatan, Bali, Kamis (19/10/2023). 

Selain itu, pihaknya juga membentuk tim kerja yang terdiri atas para pemangku kepentingan untuk mulai serius menangani timbal.

“Kami berencana membentuk tim kerja yang terdiri dari para pemangku kepentingan terkait, sehingga timbal ini menjadi konsen kita bersama. sehingga kita bisa bekerja bersama-sama sehingga bisa menghindari timbal ini agar tidak berdampak bagi lingkungan," katanya.