JAKARTA, vozpublica.id - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai usulan hak angket kecurangan Pemilu 2024 belum diperlukan. Terpenting saat ini meminta penjelasan dari penyelenggara pemilu khususnya KPU.
"Kami menilai ini belum ada urgensinya untuk kemudian dilakukan hak angket terhadap penyelenggaraan pemilu. Kami belum melihat ada hal-hal mendesak atau hal yang dianggap penting untuk itu," kata Kamar saat dihubungi, Kamis (22/2/2024).
Kamhar berharap kepada Capres Ganjar Pranowo atau tim pemenangan capres-cawapres nomor urut 03 untuk tidak bertindak secara emosional karena hasil quick count Pilpres 2024. Semua pihak lebih bijak dalam menilai hasil pilpres.
"Kita tidak boleh secara emosional merespons persoalan ini yang kemudian langsung pada tuntutan untuk dilakukan hak angket karena kita harus lebih arif lebih bijak untuk menilai situasi ini," kata Kamhar.
"Kalau meminta keterangan (KPU) itu tentu diperlukan tetapi untuk langsung sampai pada kesimpulan untuk menggunakan hak angket menurut kami saat ini itu belum perlu," sambungnya.