Dia menyebut Presiden Prabowo Subianto juga pastinya sudah membahas masalah ini dengan pemerintah Brazil di sana.
"Nah ini yang akan kita lakukan ke depan. Tapi percayalah, pemerintah Brazil dan kita, Bapak Presiden di sana sudah bicara masalah ini. Kita menjaga hubungan baik. Kita menjaga karena semua sudah dilakukan dengan baik," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, pemerintah Brasil tak pernah mengirim nota diplomatik terkait kematian pendaki Juliana Marins di Gunung Rinjani. Diketahui, beredar kabar pemerintah Brasil ingin membawa kasus Juliana ke ranah hukum.
Yusril mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan dan Menteri Luar Negeri Sugiono terkait hal tersebut.
Menurutnya, pihak Brasil yang mempertanyakan kasus kematian Juliana adalah lembaga independen, bukan pemerintah.
"Yang bersuara lantang atas insiden kematian Juliana Marins ini adalah pembela HAM dari The Federal Public Defender's Office of Brazil (FPDO), sebuah lembaga independen negara seperti Komnas HAM di sini, yang menangani advokasi atas laporan kasus-kasus pelanggaran HAM di Brasil,” kata Yusril di Jakarta Selatan, Jumat (4/7/2025).