JAKARTA, vozpublica.id - Isu pergantian sekretaris jenderal (Sekjen) DPP PDIP menyeruak usai Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap Harun Masiku kepada mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Partai berlambang banteng itu pun buka suara.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan pergantian sekjen PDIP menjadi kewenangan internal partai.
"Apakah akan ada pergantian kursi Sekjen? Apakah Pak Hasto akan mengundurkan diri? Itu semua adalah wilayah otonomi internal partai," kata Said di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu menyampaikan PDIP memiliki mekanisme untuk membahas kepengurusan partai. Seluruh pembahasan itu, kata dia, akan ditentukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Memang harus diakui, suka tidak suka, tapi AD/ART kami, konstitusi kami, mengamanatkan itu wilayahnya Ibu Megawati," ujarnya.
Dia memastikan hingga saat ini belum ada pembahasan terkait pergantian sekjen sebagaimana isu yang berkembang.