JAKARTA, vozpublica.id - Pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden (perpres) tentang artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komite Tetap Penerapan AI dan Perlindungan Data Pribadi Kadin Indonesia Eryk Budi Pratama.
Eryk tergabung dalam tim persiapan tersebut. Menurut dia, langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap pemanfaatan teknologi digital khususnya AI di tanah air.
Nantinya, kata dia, perpres juga akan menitikberatkan pada aspek etika dan keamanan AI, terutama dalam menghadapi dua risiko utama yang sering muncul dalam sistem AI yaitu bias dan halusinasi.
"Secara implementasi, maka setiap organisasi yang menerapkan AI system, itu harus kita pastikan bahwasannya AI system ini minimal sudah diuji agar tidak mengeluarkan bias atau halusinasi. Karena itu adalah dua risiko utama di AI, yaitu masalah halusinasi dan bias. Jadi perlu diingat, dua ini yang paling utama," ujar Eryk dalam seminar bertema “Digital Defense: Waspada Siber, Lindungi Usaha” yang digelar Kadin di Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Eryk juga memperkenalkan konsep AI Red Teaming, yaitu proses pengujian ketahanan dan keamanan sistem AI sebelum digunakan secara luas. Konsep ini bertujuan untuk memastikan teknologi yang dikembangkan benar-benar aman dan tidak membahayakan pengguna atau sistem yang lebih luas.
Dia mengatakan, konsep itu akan memastikan penggunaan AI dilakukan secara aman.