JAKARTA, vozpublica.id - Gelombang aspirasi masyarakat termasuk 17+8 Tuntutan Rakyat yang disuarakan Koalisi Masyarakat Sipil merupakan suara arus bawah yang tak boleh diabaikan pemerintah. Penyampaian pendapat di muka umum adalah hak konstitusional, sehingga kritik publik semestinya dipandang sebagai masukan penting, bukan ancaman.
Hal itu ditegaskan Plt Sekjen DPP Partai Perindo Andi Yuslim Patawari atau akrab disapa AYP, usai acara Doa Bersama Lintas Iman untuk Kemanusiaan dan Transformasi Bangsa di Kantor Partai Perindo, Jalan Diponegoro 29, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2025).
"Kita harus sadari bersama, kritik itu bentuk kepedulian masyarakat terhadap negara. Demonstran bukan lawan kita, aparat juga bukan lawan rakyat. Semua melaksanakan tugas masing-masing secara profesional," ujarnya.
Doktor alumni Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung ini menekankan, berbagai tuntutan yang muncul, mulai dari pembekuan kenaikan gaji DPR, evaluasi kebijakan pajak, hingga upah layak untuk seluruh angkatan kerja, berakar pada persoalan ekonomi sehari-hari.
Apabila persoalan perut tidak direspons cepat, maka potensi gejolak sosial akan semakin besar. "Harapan kita, pemerintah memberi respons cepat," katanya.
Di tengah situasi ini, Partai Perindo menegaskan komitmennya untuk berada di sisi rakyat. Partai yang dikenal dengan Partai Kita ini terus menerima aspirasi dari berbagai daerah yang menyuarakan keresahan ekonomi dan menolak kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat.