JAKARTA, vozpublica.id – Dirjen Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim menegaskan bahwa penambahan negara yang mendapat bebas visa kunjungan kepada turis ke Indonesia harus sangat selektif. Salah satu pertimbangannya yakni keamanan.
"Jangan sampai negara sedang perang seperti Rusia dan Ukraina dapat bebas visa. Atau negara yang tinggi kriminalitas, terorisme dan kasus narkobanya. Jangan sampai muncul permasalahan baru," ujar Silmy, Kamis (28/3/2024).
Silmy menekankan bahwa target meningkatkan jumlah wisatawan asing perlu diiringi dengan pertimbangan keamanan dan stabilitas. Penerapan bebas visa harus berdasarkan data dan riset matang, termasuk jumlah investasi, perdagangan, stabilitas keamanan dan pemerintahan negara tersebut, serta nilai belanja rata-rata per pengunjungnya selama berada di Indonesia.
Sebagai langkah awal, Silmy mengusulkan uji coba bebas visa untuk satu atau dua negara terlebih dahulu.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengusulkan pemberian bebas visa kunjungan untuk 20 negara dengan angka wisatawan dan investasi tinggi di Indonesia, seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, China, Jepang, Korea Selatan, India, Taiwan, Australia, AS, Rusia, Selandia Baru, Spanyol, Italia, Perancis, Inggris, Belanda dan Jerman.
Silmy mengungkapkan bahwa Jepang termasuk negara yang getol melobi Indonesia untuk mendapatkan fasilitas bebas visa kunjungan. Indonesia pun menawarkan agar Jepang memberikan fasilitas sama untuk WNI yang masuk ke Jepang tanpa registrasi terlebih dulu.
Saat ini, Indonesia hanya memberikan bebas visa kunjungan kepada 10 negara anggota ASEAN. Sementara itu, baru 45 negara yang telah memberi fasilitas bebas visa untuk pemegang paspor Indonesia.