JAKARTA, vozpublica.id - Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dimulai sejak zaman kolonial Belanda dengan pembentukan Gemeente Batavia berdasarkan Ordonantie dalam Staatsblad 1926 Nomor 366 yang berlaku mulai 1 Oktober 1926. Gemeente Batavia kemudian ditunjuk menjadi Stadsgemeente Batavia dan menyelenggarakan pemerintahan daerahnya sesuai dengan SGO.
Melansir dari situs resmi DPRD DKI Jakarta, Rabu (19/6/2024), pada masa pendudukan Jepang, sistem pemerintahan daerah diubah dengan pembentukan dewan-dewan penasehat seperti Tyuuoo Sangi-in di pusat dan Sangi-in di daerah pada September 1943.
Setelah Indonesia merdeka, pada 29 Agustus 1945 dibentuk Komite Nasional Daerah Kota Jakarta yang menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1945.
Pemerintahan Kota Jakarta sempat terhenti pada 21 Juli 1947 karena pendudukan Belanda. Pada 25 Agustus 1948, Ordonantie sementara di Jawa diterbitkan, dan Staatsblad 1949 Nomor 56 membentuk kembali perangkat pemerintahan Stadsgemeente Batavia. Setelah pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949, Stadsgemeente Jakarta tetap beroperasi dengan sistem yang ada sebelum Republik Indonesia Serikat (RIS).
Pada 1 Maret 1950, karena belum terselenggaranya pemilihan untuk majelis baru, presiden menetapkan pemerintahan sementara dijalankan oleh Walikota Jakarta.