JAKARTA, vozpublica.id - Polda Metro Jaya membentuk Satgas Penegakan Hukum (Gakum) untuk mengawasi penyalahgunaan gas bersubsidi 3 kg. Pembentukan ini seiring dengan kebijakan pemerintah yang melarang penjualan elpiji 3 kg secara eceran dan banyaknya laporan kelangkaan.
“Sehubungan dengan kebijakan pemerintah yang melarang penjualan elpiji subsidi 3 kg secara eceran dan banyaknya laporan terhadap kelangkaan, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menurunkan Satgas Gakkum Penyalahgunaan Distribusi BBM dan Gas bersubsidi (Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Metro Jaya),” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya, Selasa (4/2/2025).
Ade Ary menambahkan, Satgas Gakkum tersebut akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan ketersediaan stok elpiji.
“(Satgas) akan melakukan koordinasi dengan Pertamina dan stakehokder terkait untuk memastikan ketersediaan stok LPG bersubsidi di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” katanya.
Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan ini menjelaskan, Satgas juga akan melakukan pengawasan dan pengamanan distribusi elpiji agar tepat sasaran dan tak ada gangguan dalam pendistribusian.
“Melakukan penegakkan hukum secara tegas, profesional dan proporsional apabila ditemukan penyimpangan dan penyalahgunaan LPG bersubsidi di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” tuturnya.