BANGKOK, vozpublica.id - Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra akan menghadapi mosi tidak percaya di parlemen. Namun sidang pengajuan mosi akan ditunda menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberhentikan sementara perempuan 38 tahun itu dari jabatannya pada Selasa (1/7/2025).
Partai-partai oposisi Thailand menyatakan akan menunda peluncuran mosi tidak percaya sambil menunggu putusan Mahkamah berikutnya. Namun mereka berjanji akan bekerja sama erat guna mencegah kebuntuan politik yang bisa menggagalkan mosi tidak percaya.
Mahkamah Konstitusi menyetujui petisi yang diajukan 36 senator untuk memberhentikan Paetongtarn. Mereka menuduh sang perdana menteri tidak jujur dan melanggar etika menyusul percapakan teleponnya dengan mantan pemimpin Kamboja Hun Sen yang bocor.
Para pemimpin dari lima partai oposisi melakukan pertemuan dan berjanji untuk bekerja sama guna menekan pemerintah. Di antara partai yang mengusung mosi adalah Bhumjaithai. Partai ini meninggalkan koalisi pemerintah pada bulan lalu akibat skandal Paetongtarn tersebut.
“Kita harus menunggu kejelasan tentang kasus yang sedang dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi melibatkan Paetongtarn sebelum memutuskan kapan akan mengajukan mosi tidak percaya,” kata Pemimpin Oposisi, Natthaphong Ruengpanyawut, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (3/7/2025).