KUALA LUMPUR, vozpublica.id – Koalisi Barisan Nasional mengisyaratkan akan mendukung pemimpin oposisi Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri Malaysia yang baru. Langkah tersebut bakal membalikkan keputusan bekas koalisi penguasa negeri jiran itu untuk tetap netral, dan berpotensi membantu menyelesaikan kebuntuan politik pascapemilu.
Reuters melansir, Koalisi Barisan Nasional tidak akan mendukung pemerintah yang dipimpin oleh aliansi mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Kendati demikian, koalisi yang dibentuk oleh UMNO itu juga tidak mengungkapkan secara langsung dukungannya kepada Anwar.
Lima hari setelah pemilu, Malaysia masih belum memiliki pemerintahan karena kedua kandidat PM tidak memiliki cukup dukungan untuk mayoritas di parlemen. Akibatnya, lembaga legislatif Malaysia kini hanya diisi oleh kekuatan-kekuatan mengambang yang menyebabkannya terkatung-katung. Peristiwa semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya di negara tetangga Indonesia itu.
Ketidakpastian pemilu memperpanjang ketidakstabilan politik di Malaysia, yang telah memiliki tiga perdana menteri sejak 2018. Hal ini juga berisiko menunda berbagai kebijakan yang diperlukan untuk mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.
Raja Malaysia, al-Sultan Abdullah Sultan akan bertemu dengan para bangsawan senior lainnya pada Kamis (24/11/2022) untuk membantu memutuskan siapa yang akan menjadi perdana menteri. Media lokal mengatakan, pertemuan akan dimulai pada pukul 10.30 waktu setempat (09.30 WIB) dan berlangsung selama tiga jam.
Raja Malaysia memang memainkan peran seremonial. Akan tetapi, dia dapat menunjuk seorang perdana menteri yang dia yakini akan memimpin mayoritas di parlemen. Sebelumnya, raja telah menyarankan agar Anwar dan Muhyiddin bekerja sama untuk membentuk “pemerintahan persatuan”. Namun, Muhyiddin menolak usulan tersebut.
Barisan Nasional, yang menurut hasil pemilu kali ini berada di urutan ketiga telah menjadi pemain penting karena dukungannya dibutuhkan baik oleh Anwar maupun Muhyiddin untuk mendapatkan mayoritas parlemen.