JAKARTA, vozpublica.id - Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana mengatakan bahwa pihaknya tidak dilibatkan dalam pembahasan RKUHP di DPR RI maupun Kemenkumham.
Yadi juga menyoroti delapan poin keberatan yang sempat disampaikan ke DPR RI. Lebih lanjut, Yadi mengatakan pihaknya mengupayakan agar 'pasal karet' yang mengancam kebebasan pers dalam RKUHP tidak lolos.