JAKARTA, vozpublica.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan terkait pemberian insentif pajak untuk kendaraan listrik maupun hybrid. Menurut Airlangga, bentuk insentif pajak pertambahan nilai (PPN) hingga diskon pajak penjualan barang mewah (PPnBM) karena RI punya target net zero emission di 2060.
“Pertama, kan setuju net zero ga? Jadi itu demi net zero, otomotif itu kan sekarang mengurangi daripada penggunaan BBM yang bukan Euro IV. Sulfur itu dunia sudah hindari, salah satu dengan elektrifikasi kendaraan listrik. Ada dua jenis kendaraan listrik, satu baterai EV dan hybrid dua-duanya dikasih," ujar Airlangga di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (17/12/2024).
Airlangga menambahkan, kendaraan listrik berbasis baterai maupun hybrid masih jauh data penggunanya dibandingkan mobil BBM, sehingga perlu didorong peningkatannya.
"Kalau kita lihat secara keseluruhan, BEV dan EV itu penggunaannya year to date udah 80.000-an, combustion engine aja 850.000-an, jadi cuma sekitar 10 persen saja. ini yang didorong harus lebih tinggi lagi," katanya.
Airlangga juga mengklaim bahwa Indonesia dalam waktu dekat sudah bisa memproduksi baterai listrik sendiri. Dengan begitu, Indonesia bisa memproduksi mobil listrik dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sampai 60 persen.
"Kedua, Indonesia juga dalam waktu dekat bisa produksi baterai, di salah satu kawasan morowali ada investasi baterai dan itu sampai packagingnya kalau itu bisa dilakukan TKDN 60 persen bisa dilakukan. Itu lah target pemerintah untuk mendorong menaikkan TKDN dan mendorong agar kendaraan elektrik diminati," ucapnya.
"Kalau namanya hybrid tanpa infrastruktur pun bisa jalan. Kita juga minta PLN yang siapkan charging station di tiap rest area itu ada charging station," tuturnya.