JAKARTA, vozpublica.id - Rencana pemerintah untuk membebaskan pajak impor mobil listrik utuh atau Completely Built Up (CBU) dinilai kontradiktif dengan program hilirisasi yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai wacana tersebut harus dikaji kembali agar dapat mengakomodir kepentingan pemerintah maupun investor.
"Saya kira perlu ada kebijakan jalan tengah yang bisa mengakomodir kepentingan kedua pihak baik dari sisi pemerintah maupun investor," kata Yusuf Rendy, kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (2/8/2023).
Dia mengungkapkan, kebijakan insentif pajak bisa saja tetap diberikan tetapi dalam kurun waktu tertentu.
"Misalnya seperti 1 tahun dan setelah itu investor ataupun industri karena listrik mulai harus membuka perakitannya di Indonesia dan bersedia untuk mengikuti aturan TKDN dari pemerintah," ungkapbYusuf.