JAKARTA, vozpublica.id - Menteri Ketanagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut bahwa pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 kemungkinan besar tidak akan dibahas pada masa jabatannya. Menurutnya, kenaikan UMP tahun depan akan dibahas pada masa pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang.
"UMP akan dibahas nanti, mungkin tidak pada masa pemerintahan saya ya pasti, pada masa pemerintahan yang baru," ujar Prabowo saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Ida menambahkan, proses pengumuman Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) biasanya dilakukan pada bulan Novermber. Hal ini berarti, pembahasan UMP tersebut akan secara otomatis terjadi di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Kan diumumkannya biasanya November," tuturnya.
Saat ditanya perihal kemungkinan adanya koordinasi dengan tim transisi Prabowo-Gibran, Ida mengakui hal itu belum dilakukan.
"Ya belum waktunya, belum. Dari sisi siklus pembahasan UMP kan belum waktunya. Ini masih bulan Agustus," katanya.