HONG KONG, vozpublica.id - Lembaga keuangan China meminjamkan 1,34 triliun dolar AS atau setara Rp20.965 triliun ke negara-negara berkembang dari 2000 hingga 2021. Menurut laporan peneliti Amerika Serikat (AS) di AidData menunjukkan, pemberi pinjaman bilateral terbesar di dunia beralih dari pinjaman infrastruktur ke pinjaman penyelamatan.
Mengutip Reuters, meskipun komitmen pinjaman mencapai hampir 136 miliar dolar AS pada tahun 2016, China masih berkomitmen memberikan pinjaman dan hibah sebesar hampir 80 miliar dolar AS pada tahun 2021, menurut data tersebut. Angka ini mencakup hampir 21.000 proyek di 165 negara berpenghasilan rendah dan menengah dan mungkin merupakan kumpulan data paling komprehensif dari jenisnya.
Pendanaan luar negeri telah memenangkan sekutu-sekutu Beijing di negara-negara berkembang, sekaligus menuai kritik dari negara-negara Barat dan beberapa negara penerima, termasuk Sri Lanka dan Zambia. Pasalnya, proyek-proyek infrastruktur yang didanai China membebani mereka dengan utang yang tidak mampu mereka bayar kembali.
Data menunjukkan bahwa sumber dan fokus pendanaan luar negeri China telah berubah.
Pada tahun 2013, ketika Presiden China Xi Jinping meluncurkan Belt and Road Initiative atau Inisiatif Sabuk dan Jalan untuk membangun infrastruktur di negara-negara berkembang. Bank-bank kebijakan China menyumbang lebih dari setengah pinjaman. Namun, porsinya mulai menurun sejak tahun 2015 dan menjadi 22 persen pada tahun 2021.
Bank Rakyat China dan Administrasi Valuta Asing Negara (SAFE), yang mengelola cadangan mata uang asing China, menyumbang lebih dari separuh pinjaman pada tahun 2021, di mana hampir semuanya merupakan pinjaman dana talangan.
“Beijing sedang menjalankan peran yang asing dan tidak nyaman, sebagai penagih utang resmi terbesar di dunia,” menurut laporan AidData dikutip, Selasa (7/11/2023).