JAKARTA, vozpublica.id - Menteri Keuangan (Keuangan) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen untuk barang mewah. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024.
"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025," tulis Pasal 6 PMK 131 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Rabu (1/1/2025).
Dalam salinan PMK yang diterima, aturan tersebut khusus untuk barang-barang mewah mulai Februari 2025. Barang mewah yang dimaksud adalah kelompok barang kena pajak (BKP) penjualan atas barang mewah (PPnBM).
Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan impor barang kena pajak (BKP) dan/atau penyerahan BKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha terutang PPN.
"PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12 persen dengan dasar pengenaan pajak berupa harga jual atau nilai impor," demikian tertulis dalam Pasal 2 ayat (2).
Selanjutnya, Pasal 2 ayat (3) memuat BKP dengan dasar pengenaan pajak berupa harga jual atau nilai impor merupakan BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.