Soal Proyek Tulis Ulang Sejarah, Dasco: Jangan Nuduh Ada Kepentingan Penguasa

JAKARTA, vozpublica.id - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi adanya tudingan proyek penulisan ulang sejarah sarat kepentingan penguasa. Dia meminta semua pihak tidak menuduh demikian.

Dasco memastikan, proyek penulisan ulang sejarah juga akan diawasi oleh Komisi X DPR.

Angkatan Laut Israel Cegat dan Naiki 3 Kapal dari Armada Sumud yang Menuju Gaza

"Jangan menuduh ada kepentingan dari penguasa, kan, itu baru akan didalami oleh Komisi X. Nah setelah didalami baru diambil kesimpulan, jangan diambil kesimpulan sekarang," kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini mengatakan, dirinya telah mendengar bahwa Komisi X DPR akan memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk mendalami proyek penulisan sejarah ulang.

Fadli Zon Sangkal Pemerkosaan Massal 1998, Komisi X DPR: Keliru! Jangan Tutupi Sejarah

"Komisi terkait saya dengar akan meminta menteri yang bersangkutan untuk memberikan keterangan di DPR. Saya pikir itu bagus, untuk men-clearkan hal-hal yang kemudian menjadi polemik di masyarakat," katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana mengusulkan, proyek penulisan ulang sejarah yang tengah dilakukan pemerintah sebaiknya dihentikan saja, jika hal itu bersifat parsial dan politis. Hal itu disampaikan merespons pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tidak ada bukti peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998.

"Apa yang menurut Menteri Kebudayaan tidak ada, bukan berarti tak terjadi," kata Bonnie, Rabu (18/6/2025).

Bonnie menilai, Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan yang menggagas proyek penulisan ulang sejarah Indonesia mestinya tidak melanggengkan budaya penyangkalan atas tindak kekerasan, terutama kekerasan seksual pada kaum perempuan dalam kerusuhan 1998.

Menurut Bonnie, pengalaman kolektif yang pedih dalam sejarah masa lalu bangsa juga dapat menjadi pembelajaran, sehingga tetap perlu untuk ditulis.

Bonnie mendesak Kementerian Kebudayaan sebagai mitra Komisi X DPR untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah jika hanya bertujuan politis. Apalagi jika tujuan penulisan ulang sejarah untuk menyeleksi cerita perjalanan bangsa Indonesia sesuai keinginan pemegang kekuasaan sehingga bersifat parsial atau sebagian dan tidak menyeluruh.

"Jangan lakukan penulisan sejarah melalui pendekatan kekuasaan yang bersifat selektif dan parsial atas pertimbangan-pertimbangan politis. Apabila ini terjadi, lebih baik hentikan saja proyek penulisan sejarah ini," katanya.

Editor: Reza Fajri