Qodari Sebut Berbagai Gelombang Aksi Dipicu Kesenjangan hingga Kurangnya Empati

JAKARTA, vozpublica.id - Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menilai, munculnya berbagai gelombang aksi di sejumlah daerah tak terlepas dari adanya kesenjangan dan kurangnya empati terhadap masyarakat. Seperti diketahui, berbagai unjuk rasa terjadi pada 25-30 Agustus 2025, sebagian di antaranya berakhir ricuh.
"Kalau saya pribadi, akar permasalahan pada hari ini adalah kesenjangan dan empati yang kurang, ini setidaknya dari saya pribadi," kata Qodari dalam program Interupsi bertema 'Tuntutan Rakyat (17+8) Berhasil atau Mustahil' di vozpublica, Kamis (4/9/2025) malam.
Dia menegaskan, kesenjangan itulah yang justru menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Prabowo, kata dia, telah memberikan perhatian khusus terkait kesenjangan di masyarakat, bahkan sebelum dilantik memimpin Indonesia.
"Saya mau mengatakan juga bahwa kesenjangan itu adalah hal yang justru menjadi perhatian paling besar dari Presiden Prabowo sebelum beliau menjadi Presiden, apalagi setelah beliau menjadi Presiden," ujar dia.
Qodari mengatakan, perhatian Prabowo itu diturunkan melalui program-program kerja yang telah dilakukan sejak awal kepemimpinannya. Menurutnya, program-program yang ada mempunyai dampak langsung untuk masyarakat, untuk mengurangi kesenjangan itu.
"Misalnya soal anggaran, efisiensi, Pak Prabowo sudah menyampaikan di MPR bahwa itu ingin dipergunakan untuk program-program langsung kepada masyarakat mulai dari MBG, Sekolah Rakyat kemudian Cek Kesehatan Gratis, itu semua ditujukan langsung kepada rakyat," kata Qodari.
Sementara itu, masyarakat menggaungkan '17+8 Tuntutan Rakyat' di media sosial. Tuntutan ini terdiri atas 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang.
Okki Sutanto dari Kolektif 17+8, kelompok masyarakat yang menyuarakan tuntutan ini, menjelaskan asal usul munculnya tuntutan.
Dia menceritakan, tuntutan ini dirangkum setelah peristiwa meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas terlindas rantis Brimob. Upaya perangkuman ini dilakukan karena beredarnya banyak tuntutan di tengah masyarakat.
"Itu semua (pihak) masing-masing menyampaikan sendiri-sendiri. Kami takut semua bergerak sendiri-sendiri, ketika menyampaikan tuntutan masing-masing, ujungnya masyarakatnya jadi bingung, karena banyak sekali tuntutan yang beredar," kata Okki di acara yang sama.
Menurutnya, beredarnya banyak tuntutan ini juga akan membuat pihak yang dituntut seperti pemerintah bingung mengenai tuntutan mana yang akan dikerjakan. Oleh karena itu, pihaknya berupaya merangkum berbagai tuntutan ini.
Editor: Reza Fajri