Komisi XII DPR Soroti Stok BBM SPBU Swasta Kosong, Minta Keran Impor Dibuka Seluas-luasnya

JAKARTA, vozpublica.id - Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno merespons stok BBM di SPBU swasta yang kosong. Dia meminta pemerintah tak perlu khawatir untuk membuka keran impor BBM bagi perusahaan minyak dan gas swasta.
Menurut dia, hal itu penting untuk menciptakan iklim usaha yang tetap kompetitif, terbuka, dan bisa menarik perusahaan migas asing untuk masuk ke sektor retail di Indonesia.
"(Jadi) tetap saja dibuka seluas-luasnya bagi pengelola SPBU asing untuk bisa mengimpor kebutuhan yang dibutuhkan untuk penjualan SPBU," kata Eddy kepada wartawan, Jumat (19/9/2025).
Terlebih, kata dia, jumlah SPBU swasta juga tidak terlalu banyak. Dari sekitar 7.800 SPBU, jumlah mereka sekitar 450-500 saja.
"Kedua, mereka tidak menjual BBM bersubsidi, jadi tidak akan menjadi pesaing dari Pertamina dan menjual hanya BBM premium saja," ujarnya.
Sehingga dari aspek persaingan usaha, kata Eddy, pihak swasta hanya bersaing di antara mereka sendiri. Jadi tidak ada persaingan dengan Pertamina, tetapi memberikan opsi dan layanan yang berbeda kepada konsumen.
"Jadi dalam aspek, kita memberikan pilihan kepada konsumen. Jadi saya kira ke depannya tetap saja diberlakukan impor yang bebas oleh para pengelola SPBU asing tersebut," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan SPBU swasta setuju membeli BBM melalui Pertamina. Persetujuan dicapai dalam rapat antara pemerintah, Pertamina, dan perwakilan SPBU swasta di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
"Mereka setuju dan memang harus setuju untuk beli dikolaborasi dengan Pertamina," ujar Bahlil.
Akan tetapi, kata dia, terdapat syarat dalam pembelian tersebut, yakni BBM yang murni tanpa dicampur.
"Syaratnya adalah harus berbasis based fuel, artinya belum tercampur-campur," kata dia.
Editor: Rizky Agustian