Banyak Kasus Keracunan, BGN Perintahkan Dapur SPPG Perbaiki Pola Masak

JAKARTA, vozpublica.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara menanggapi kasus keracunan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia menginstruksikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru beroperasi sebulan terakhir memperbaiki pola memasak.

Berdasarkan hasil investigasi awal, kata Dadan, ditemukan insiden keracunan disebabkan proses memasak yang dilakukan terlalu dini. Hal ini mengakibatkan makanan disimpan terlalu lama sebelum akhirnya didistribusikan.

Baca Juga

Siap Hadapi Invasi AS, Venezuela Gelar Latihan Militer dan Konsolidasi Nasional

"Keterangan awal menunjukkan bahwa SPPG itu memasak terlalu awal sehingga masakan terlalu lama tersimpan," ujar Dadan dalam keterangan resminya seperti dikutip pada Kamis (25/9/2025).

Dia telah menginstruksikan dapur SPPG baru untuk memastikan proses memasak hingga distribusi MBG tidak lebih dari empat jam.

Baca Juga

Istana Tegaskan MBG Tak Perlu Dihentikan Buntut Kasus Keracunan, Program Tetap Jalan

"Kami minta agar mereka mulai memasak di atas pukul 01.30, agar jarak antara proses memasak dan pengiriman tidak lebih dari empat jam," tutur dia.

Dadan menekankan, ritme memasak dan distribusi merupakan kunci utama menjaga kualitas dan keamanan makanan. Dia mengatakan SPPG yang sudah lama beroperasi umumnya telah menemukan pola kerja yang efektif.

Baca Juga

Heboh! Ulat dan Belatung Muncul di Menu MBG  Bangkalan, Siswa SD Trauma

Baca Juga

Tips Cegah Kasus di Program MBG, dari Pemilihan Bahan sampai Makanan Siap Disantap

Namun, SPPG baru seringkali terlalu khawatir makanan tidak selesai tepat waktu sehingga mulai memasak terlalu pagi. Sebagai solusi, Dadan menginstruksikan agar SPPG baru menerapkan sistem bertahap dalam melayani sekolah.

"Ketika memulai, mereka sudah punya daftar penerima manfaat. Katakanlah 3.500 di 20 sekolah, saya meminta agar mereka di awal-awal melayani dua sekolah dulu, kemudian setelah terbiasa baru naik ke empat sekolah setelah itu naik lagi ke 10 sekolah," ujar Dadan.

Baca Juga

Anggaran MBG Rp335 Triliun di APBN 2026, Lebih Besar dari Program Pendidikan

"Kemudian setelah bisa menguasai proses termasuk antara masak dan delivery-nya bisa tepat waktu dengan jumlah yang tertentu baru bisa memaksimalkan jumlah penerima manfaat," tambahnya.

Sebelumnya berdasarkan data BGN sejak Januari hingga 22 September 2025, terjadi 4.711 kasus keracunan MBG. Dari data tersebut, kasus keracunan paling banyak terjadi di Pulau Jawa.

BGN membagi 4.711 kasus tersebut ke tiga wilayah, yakni wilayah I mencapai 1.281 kasus, wilayah II mencapai 2.606 kasus, dan wilayah III meliputi 824 kasus. Atas banyaknya kasus keracunan, sejumlah pihak mengusulkan agar MBG dievaluasi total hingga dihentikan.

Editor: Rizky Agustian