JAKARTA, vozpublica.id - Pakar politik dan pendiri Polmark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah, mengusulkan DPR membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki tanda-tanda kecurangan dalam Pilpres 2024.
Beberapa pejabat yang dapat dipanggil oleh Pansus DPR termasuk Menteri Keuangan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Menteri Dalam Negeri, serta berbagai pakar hukum tata negara.
Eep menyatakan bahwa program bantuan sosial (bansos) menjadi perhatian banyak kalangan karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggulirkan BLT menjelang Pemilihan Presiden 2024, yang menghabiskan anggaran dalam jumlah yang signifikan.
Editor: Johan Jaelani
Back
