Sengit! Saling Ancam Farhat Abbas dengan Aktivis TPUA: Calon Tersangka

Sabtu, 19 Juli 2025 - 18:47:00 WIB

Sengit! Saling Ancam Farhat Abbas dengan Aktivis TPUA: Calon Tersangka!

JAKARTA, vozpublica.id – Suasana memanas mewarnai perdebatan antara pengacara kontroversial Farhat Abbas dengan para aktivis Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) dalam sebuah program diskusi bertajuk Rakyat Bersuara yang tayang di kanal YouTube @OfficialiNews.

Dalam dialog tersebut, kedua kubu saling melempar tudingan dan ancaman hukum terkait polemik dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Farhat Abbas dengan nada tinggi memperingatkan para aktivis agar berhati-hati dalam berbicara. Ia menuding pihak-pihak yang terus menyerang Presiden dengan isu ijazah palsu bisa menjadi "calon tersangka".

UGM Sebut Ada yang Giring Opini Eks Rektor Sofian Effendi soal Ijazah Jokowi

"Hati-hati ngomong! Jangan-jangan nyusul jadi tersangka lagi. Kalau bohong di mata Allah, kamu bisa jadi calon tersangka!" tegas Farhat.
Pernyataan itu langsung memicu respons keras dari pihak TPUA. Seorang aktivis perempuan yang mengaku hadir dalam podcast 26 Maret 2025 membantah kehadiran Roy Suryo dalam acara tersebut, yang sebelumnya dituding menyebar hoaks soal ijazah Jokowi.

"Saya saksi, Roy Suryo tidak hadir. Itu podcast, bukan konferensi pers. Jadi kalau ada yang bilang Roy hadir, itu fitnah," ucapnya.
Koordinator tim hukum TPUA bahkan menegaskan, dalam dokumen Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), tertulis bahwa peristiwa terjadi pada 22 Januari 2025 — bukan 26 Maret seperti yang ramai dibicarakan.

Mantan Rektor UGM Sofian Effendi Terima Ancaman usai Bahas Ijazah Jokowi

Ketegangan makin meningkat saat Farhat kembali menyindir tim hukum TPUA dan menyebut beberapa dari mereka sebagai residivis yang tak jera. Ia juga memperingatkan mereka soal ancaman pasal pencemaran nama baik melalui Undang-Undang ITE.

"Makanya bertobat, minta maaf aja. Mumpung Pak Jokowi masih mau memaafkan," tutup Farhat.
Meski perdebatan berlangsung sengit dan saling serang, sejumlah pihak tetap menyerukan agar persoalan ini diselesaikan lewat jalur hukum dan bukan sekadar debat publik.