Kaleidoskop 2023: Realisasi Belanja Negara Capai Rp2.796,6 Triliun, 57,6 Persen Dirasakan Langsung Masyarakat

JAKARTA, vozpublica.id - Realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp2.796,6 triliun hingga 21 Desember 2023. Angka ini setara 88,3 persen dari pagu APBN sebesar Rp3.061,2 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp1.998,2 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp771,4 triliun. Dengan demikian, masih terdapat sisa pagu sebesar Rp366,3 triliun atau 11,7 persen dari total pagu.

Baca Juga

AS Batalkan Pendanaan Ratusan Proyek Energi Senilai Rp126,1 Triliun

"Realisasi BPP tersebut dimanfaatkan antara lain untuk mendukung tahapan persiapan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024," ujar Sri Mulyani.

Hingga 2 Desember 2023, anggaran Pemilu telah terealisasi Rp23,4 triliun atau 77 persen dari pagu Rp30,4 triliun. Realisasi anggaran melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) yang merupakan mitra kerja dari KPPN yang dikunjungi (KPPN Jakarta IV dan KPPN Jakarta VI) mencapai Rp20 triliun.

Baca Juga

Kaleidoskop 2023: Perjalanan Kereta Cepat Whoosh Layani 1 Juta Penumpang dalam 2 Bulan

Ini dimanfaatkan antara lain untuk pembentukan badan ad hoc, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, masa kampanye Pemilu, serta pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik.

Selain itu, dukungan Pemilu juga dilaksanakan oleh 14 Kementerian/Lembaga (K/L) lain dengan realisasi anggaran Rp3,4 triliun, yang dimanfaatkan antara lain untuk pengamanan Pemilu, pengawasan dana penyelenggaraan Pemilu, dan diseminasi informasi, sosialisasi, dan peliputan terkait Pemilu.

Baca Juga

Kaleidoskop 2023: Nilai Tukar Rupiah Sulit Beranjak dari Level Rp15.000

Sebelumnya, dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi Desember 2023, Sri Mulyani mengatakan, anggaran sebesar Rp1.060 triliun atau 57,6 persen dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

"Ini dimanfaatkan salah satunya untuk perlinsos, petani, dan UMKM berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp27,9 triliun untuk 9,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako sebesar Rp44,3 triliun untuk 18,7 juta KPM, bansos pangan tahap I Rp8,2 triliun, PBI JKN Rp42,4 triliun untuk 96,7 juta peserta," tuturnya.

Tidak hanya itu, bantuan ternak sebesar Rp235,3 miliar, bantuan alsintan sebesar Rp681,2 miliar, bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik Rp1,5 triliun, subsidi dan kompensasi BBM Rp99,6 triliun, dan bantuan beras, daging ayam dan telur tahap II Rp11,2 triliun.

"Belanja ini juga termasuk untuk pendidikan, berupa program Indonesia Pintar Rp11,1 triliun, BOPTN Rp5,1 triliun, Program KIP Kuliah Rp12,7 triliun, BOS (Kemenag) Rp10,6 triliun, dan Kartu Prakerja Rp4,3 triliun," katanya.

Kemudian, anggaran ini mencakup juga belanja infrastruktur untuk pembangunan jalan Tol Ciawi-Sukabumi sebesar Rp3,2 triliun, Bandungan Lolak Rp1,97 triliun, Sodetan Kali Ciliwung dengan total biaya Rp1,15 triliun, tol Tebing Tinggi-Indrapura Sumatera Utara sebesar Rp3,06 triliun.

Lalu, Bendungan Sepaku Semoi Kalimantan Timur Rp556 miliar, dan SPAM Semarang Barat dengan biaya Rp224 miliar, Tol Cibitung-Cilincing Rp9,56 triliun, Bendungan Cipanas Jawa Barat Rp2,03 triliun, dan SPAM Regional Mebidang Sumatera Utara Rp715,5 miliar.

Editor: Aditya Pratama