DPR Desak Kapolri Berantas Mafia Penimbunan BBM Bersubsidi

JAKARTA, vozpublica.id - DPR mendesak Kapolri Listyo Sigit Prasetyo memberantas mafia penimbun bahan bakar minyak (BBM) di internal kepolisian. Hal itu terkait dengan penemuaan gudang penimbunan BBM milik AKBP Achirudin. 

Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, meminta Kapolri untuk mengembangkan pemeriksaan secara komprehensif. Mulyanto meyakini temuan gudang penimbunan BBM ilegal milik AKBP Achirudin cuma puncak gunung es dari maraknya kejahatan penyalagunaan penyaluran BBM bersubsidi. 

Baca Juga

Mentan Sebut Indonesia Swasembada Beras Tiga Bulan Lagi

"Artinya masih ada gudang-gudang penimbunan BBM ilegal milik oknum aparat lain yang perlu ditertibkan," ujar Muyanti, Jumat (28/4/2023).

Mulyanto menyebut temuan gudang milik Achirudin menjadi momentum sangat baik bagi Kapolri untuk memberantas jaringan mafia penimbunan BBM bersubsidi. 

Baca Juga

Polda Jatim Tangkap 27 Pelaku Penimbunan BBM Bersubsidi Senilai Rp25 Miliar, Ini Modusnya

"Komisi VII DPR sering mendapat laporan adanya kejahatan penimbunan BBM bersubsidi yang dibeking oleh oknum aparat keamanan. Masalah ini sudah berulang kali disampaikan kepada pihak berwenang tapi hasilnya kurang memuaskan. Sekarang merupakan saat yang tepat bagi Kapolri untuk memberantas jaringan mafia penimbunan BBM ini," ungkap Mulyanto.

Dia juga meminta Kapolri berani menindak anak buahnya yang terbukti menjadi bagian dari jaringan kejahatan penimbunan BBM ini. Kapolri harus dapat mengungkap dan menuntaskan soal ini secara nasional.

Baca Juga

Polisi Gerebek Penimbunan BBM Bersubsidi di Gowa, 3 Ton Solar Disita

"Kejahatan ini tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak saja. Pasti ada pihak lain yang mendukung dan turut serta dalam menjalankan operasinya. Karena itu Kapolri harus bisa mengembangkan pemeriksaan perkara ini hingga terbongkar semua pihak yang terlibat," kata Mulyanto. 

Kejahatan ini, lanjutnya, dapat membuat kuota BBM bersubsidi jebol karena bahan bakar yang dikhususkan untuk warga yang tidak mampu mengalir kepada mereka yang tidak berhak. Hal ini terjadi karena selisih harga solar subsidi dengan solar industri cukup lumayan yaitu lebih dari Rp10.000.

Editor: Jeanny Aipassa