Keuangan Waskita Karya Tak Kunjung Sehat, Wamen BUMN: Kami Sangat Khawatir

JAKARTA, vozpublica.id - Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirdjoatmojo atau Tiko, mengatakan sangat khawatir dengan kondisi keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang tak kunjung sehat.

Menurut dia, Pemerintah telah menggelontorkan dana segar kepada emiten bersandi saham WSKT itu dengan nilai mencapai triliunan rupiah. Sayangnya, perusahaan tidak bisa mengelola dana yang berasal dari APBN itu, termasuk membayar utangnya baik berupa obligasi maupun pinjaman perbankan. 

Baca Juga

Purbaya Bakal Raker dengan Komisi XI DPR Hari Ini, Bahas Realisasi Subsidi di 2025

"Pemerintah sudah mempersiapkan dana segar itu triliunan untuk Waskita, tapi memang ini gak cukup untuk membuat Waskita memutar cash flow untuk membayar obligasi dan kredit-nya lagi, jadi ini kami sangat worry ya, cash flow-nya ini kendalanya seperti apa," ujar Tiko dalam sesi wawancara dengan salah satu TV Nasional, Senin (19/6/2023). 

Dia menjelaskan, sejak 2021 pemerintah telah menanggung utang WSKT sebesar Rp5 triliun melalui skema penjaminan. Setahun kemudian atau pada 2022, otoritas juga menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp7,9 triliun dan obligasi penjaminan sebesar Rp 4,7 triliun. 

Baca Juga

BPKP Duga Waskita Karya Rekayasa Laporan Keuangan Sejak 2016

"Dapat saya sampaikan bahwa pada 2021 kami sudah melakukan penjaminan, sudah ada penjamin dari pemerintah Rp5 triliun, kemudian kita masuk melalui PMN Rp7,9 triliun di 2022, obligasi penjaminan sebesar Rp4,7 triliun," tutur Tiko.

Meski demikian, dana bernilai jumbo justru tidak memberikan perbaikan bagi struktur keuangan BUMN Karya ini. Tiko memastikan pihaknya terus mengusut tata kelola atau faktor utama yang menyebabkan keuangan perusahaan tak kunjung sehat. 

Baca Juga

PMN Waskita Karya Ditunda, Begini Kata Erick Thohir

"Kami sudah memasuki dana sebesar itu, tapi tidak bisa memutar ke depan, nah tentunya kami, cara tata kelola, kami memastikan apa yang terjadi. Kenapa dulu melaporkan keuntungan bertahun-tahun, tapi kondisi seperti ini, kan kami bertanggung jawab kepada pemegang obligasi dan pemegang saham publik," ungkap Tiko.

Editor: Jeanny Aipassa