Jokowi Gelar Rapat Bahas Tata Niaga hingga Legalitas Tumbuhan Kratom

JAKARTA, vozpublica.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Kamis (20/6/2024) menggelar rapat terbatas di Istana Presiden, Jakarta. Rapat tersebut membahas mengenai tata niaga hingga legalitas terkait tanaman kratom.

"Rapat tentang kratom ya," ucap Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan.

Proyek Tol Bogor-Serpong via Parung Rampung 2028, Gelontorkan Anggaran Rp12,3 Trliun

Moeldoko menjelaskan selama ini belum ada standardisasi tata kelola tumbuhan kratom. Akibatnya, tumbuhan tersebut beberapa kali ditolak saat ingin diekspor.

"Yang kedua perlu ada tata niaga. Memang menteri perdagangan sedang menyusun aturan mainnya itu tapi perlu nanti segera di percepat. Sehingga efek kepastian nanti masing-masing stakeholder terkait harus bagaimana," ujar dia.

Kontroversi Tanaman Kratom, Anggota DPR Kalbar Dukung Uji Legalitas

Pembahasan lainnya terkait tumbuhan kratom tersebut, yakni masalah penggolongan. Karena, kata Moeldoko, terdapat perbedaan penggolongan oleh BNN dan hasil riset dari BRIN. Hasil penggolongan yang jelas bisa memberikan rasa aman penggunanya.

"Kita ingin memastikan sebenarnya seperti apa sih kondisi kratom itu. Masih ada perbedaan persepsi untuk itu saya juga meminta BRIN untuk melakukan riset. Risetnya mengatakan bahwa mengandung tapi dalam jumlah tertentu. Artinya saya minta lagi jumlah tertentu seperti apa yang itu membahayakan kesehatan," tutur Moeldoko.

Gubernur Kalbar Akan Surati Jokowi Soal Tanaman Kratom, Ada Apa?

Moeldoko mengungkapkan bahwa prospek perdagangan tumbuhan kratom cukup baik. Bahkan, tumbuhan tersebut telah banyak menghidupi keluarga di Tanah Air.

"Cukup bagus. Selama ini cukup bagus karena ini menjadi penopang ada 18.000 keluarga lebih berkerja di area untuk tanamannya cukup banyak," katanya.

Moeldoko berharap rapat hari ini dapat menjelaskan status tanaman kratom agar tidak ada lagi ketidakpastian baik dari pemerintah ataupun di masyarakat.

"Iya saya pikir ingin memastikan harus bagaimana ini tata kelolanya penggolongannya bagaimana tata kelolanya bagaimana tata niaganya juga bagaimana sehingga ada kepastian karena ini di tunggu oleh masyarakat. Saya mendapatkan keluhan dari masyarakat Kalimantan Barat termasuk juga dari bupati dan gubernur ini masyarakat harus mendapatkan kepastian," tutup dia.

Editor: Puti Aini Yasmin