KARACHI, vozpublica.id - Perebutan tanah memicu perang antarsuku selama berhari-hari di bagian barat laut Pakistan. Sedikitnya 42 orang tewas dalam pertempuran berdarah yang melibatkan senjata mesin dan mortir itu.
Perebutan tanah antarkeluarga umum terjadi di Pakistan. Akan tetapi, konflik semacam itu bisa menjadi sangat berlarut-larut dan penuh kekerasan di wilayah pegunungan barat laut Khyber Pakhtunkhwa. Masyarakat di sana sangat menjaga kehormatan suku masing-masing di atas segala-galanya.
AFP melansir, suku Madagi yang beraliran Sunni dan suku Mali Khel yang berhaluan Syiah telah bertempur sejak Rabu (24/7/2024) lalu. Pada waktu itu, perang dimulai setelah seorang pria bersenjata melepaskan tembakan ke sebuah dewan yang sedang merundingkan sengketa tanah pertanian selama puluhan tahun.
Pejabat polisi setempat, Murtaza Hussain mengatakan, tidak ada yang terluka dalam serangan tersebut. Akan tetapi, tembakan itu memicu kembali ketegangan antarsekte agama yang sudah berlangsung lama antara klan-klan yang hidup berdampingan di Distrik Kurram di perbatasan Pakistan dengan Afghanistan.
“Gencatan senjata dicapai di distrik Suku Kurram melalui upaya pemerintah. Namun, penembakan kembali terjadi pada malam hari,” kata seorang pejabat senior dari Kementerian Dalam Negeri di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa Pakistan, yang meminta identitasnya dirahasiakan karena tidak berwenang berbicara kepada media.
Dia menuturkan, sejak Rabu lalu, polisi setempat telah menetapkan jumlah korban tewas sebanyak 42 orang. Semuanya laki-laki. Sementara itu sebanyak 183 orang lainnya terluka, termasuk beberapa perempuan.
Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan (HRCP) mengatakan, kekerasan tersebut telah menimbulkan beban berat bagi warga biasa yang pergerakannya telah dibatasi oleh kekerasan tersebut. “HRCP menyerukan kepada Pemerintah Khyber Pakhtunkhwa untuk memastikan bahwa gencatan senjata yang telah ditengahi memang diberlakukan. Semua perselisihan, baik yang menyangkut tanah atau yang lahir dari konflik sektarian, harus diselesaikan secara damai melalui negosiasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan semua pemangku kepentingan yang terwakili,” kata komisi itu dalam sebuah pernyataan.