JAKARTA, vozpublica.id – Sebagai bagian dari upaya mendorong sinergi lintas sektor dan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem jaminan sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis data, Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berkolaborasi dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) menggelar Forum Diseminasi Pre-Final Kajian-Kajian Bidang Jaminan Sosial pada 17 Desember 2024 di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta. Mengangkat tema “Membawa Penelitian ke dalam Kebijakan Jaminan Sosial di Indonesia”, forum ini bertujuan mendukung penyempurnaan penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Reformasi Jaminan Sosial. Forum ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan di penghujung proyek Social Protection Programme (SPP) yang akan berakhir pada Desember 2024.
Forum Diseminasi Pre-Final Kajian-Kajian Bidang Jaminan Sosial memaparkan sembilan hasil kajian terkait jaminan sosial yang dilakukan oleh Bappenas dan GIZ Indonesia, bekerja sama dengan berbagai lembaga penelitian, serta menghadirkan panel diskusi untuk mengumpulkan masukan-masukan berharga dari para ahli jaminan sosial dan pemangku kepentingan sebagai landasan dan rekomendasi dalam penyusunan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Kegiatan ini diikuti berbagai kementerian dan lembaga lintas sektor; mitra-mitra pembangunan baik nasional maupun internasional seperti Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), World Bank, dan International Labor Organization (ILO); serta para akademisi dan pemerhati jaminan sosial di Indonesia.
Muhammad Cholifihani, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas, menyampaikan, reformasi jaminan sosial merupakan salah satu agenda strategis nasional dan menjadi langkah krusial dalam meningkatkan cakupan program jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari perubahan struktur demografi hingga keberlanjutan pendanaan program. Untuk menjawab tantangan ini, Kementerian PPN/Bappenas bersama GIZ Indonesia di bawah payung kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Jerman melalui proyek Social Protection Programme telah menyusun sembilan kajian strategis berbasis data.
"Kajian-kajian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah reformasi jaminan sosial yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Kami berterima kasih utamanya kepada dukungan Pemerintah Jerman, serta para mitra pembangunan, tim peneliti dan para ahli yang turut berkontribusi dalam upaya ini,” kata Cholifihani.