JAKARTA, vozpublica.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berjanji masih akan memberikan insentif pajak kepada pelaku usaha yang terdampak Covid-19 pada tahun depan. Hal ini dilakukan demi mendukung pemulihan dunia usaha yang terdampak pandemi Covid-19.
Menurut Sri Mulyani, meski ada beberapa sektor yang sudah pulih dari dampak Covid-19, namun masih sektor tertentu hingga kini masih belum bangkit. Ini terutama karena sektor tersebut sangat tergantung pada pergerakan masyarakat.
"Karena dunia usaha kita tidak semua across the board pemulihannya sama. Ada yang bisa pulih cepat, ada yang mungkin akan tertinggal dan lambat, dan ini yang perlu untuk kami perhatikan," kata dia dalam video virtual, Rabu (2/6/2/2021).
Dia memastikan, pemerintah akan terus memperhatikan kinerja dunia usaha di tengah pandemi Covid-19 sebelum memberikan insentif pajak. Sebab, dampak yang ditimbulkan pandemi serta kemampuan sektor usaha untuk pulih berbeda-beda.
"Sistem pajak harus merefleksikan struktur ekonomi dan penggunaan insentif perpajakan secara akuntabel, efisien dan efektif," ujarnya.
Sebagai informasi, pemerintah menyiapkan pagu Rp56,7 triliun untuk memberikan berbagai insentif pajak kepada dunia usaha. Angka itu masuk dalam program penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang nilainya mencapai Rp699,43 triliun.
Insentif tersebut, meliputi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pembebasan bea masuk, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, serta restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat. Selain itu, ada insentif untuk mendorong konsumsi kelas menengah, seperti insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor ditanggung pemerintah (DTP) dan PPN atas rumah DTP.