JAKARTA, vozpublica.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengungkapkan saat ini masih banyak program padat karya yang belum tepat sasaran. Sebab, program tersebut justru lebih banyak menyerap tenaga kerja dari luar daerah.
"Bina Marga ini kadang sulit untuk melakukan padat karya, orangnya mungkin diambil dari luar daerah, sehingga tujuannya tidak tepat sasaran untuk meng- create tenaga kerja lokal," ujar Basuki usai Raker Bersama Komisi V DPR RI, Kamis (7/9/2023).
Lebih lanjut, Basuki mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan dan pengetatan untuk rekrutmen tenaga kerja padat karya pada tahun 2024 mendatang. Sehingga masyarakat lokal bisa mendapatkan pekerjaan dan penghasilan dari kegiatan sebuah proyek maupun preservasi infrastruktur.
Mengingat program padat karya ini juga memiliki tujuan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah. Oleh karena itu, PUPR menganggarkan Rp6,67 triliun di 2024 pada program padat karya untuk mampu menyerap sebanyak 264.000 tenaga kerja lokal.
Adapun, rincian anggaran tersebut untuk sumber daya air dialokasikan sebesar Rp1,57 triliun lewat program P3TGAI di 7.000 lokasi dengan target serapan tenaga kerja sebanyak 105.000 orang. Kemudian sektor jalan dan jembatan dialokasikan Rp2 triliun untuk program preservasi jalan, jembatan, revitalisasi drainase dengan target serapan tenaga kerja sebanyak 20.000 orang.
Lalu, program padat karya juga terdapat di sektor permukiman, dialokasikan Rp2,10 triliun yang ditargetkan mampu menyerap 47.000 tenaga kerja. Ada beberapa program seperti PISEW di 738 lokasi, Sanimas di 1.546 lokasi, Sinatsi LPK di 1.279 lokasi, TPS3R di 173 lokasi, dan Pamsimas di 1.183 lokasi.
Kemudian, program padat karya juga ada di sektor perumahan yang dialokasikan sebesar Rp1 triliun dengan target serapan tenaga kerja sebanyak 92.000 orang. Ada beberapa program seperti untuk dukungan penanganan kemiskinan ekstrem (PKE) melalui program padat karya skema BSPS untuk 45.872 unit rumah dan penambahan dari kegiatan BSPS tambahan.